 |
| Hasan Chabibie, Pj. Bupati Kudus. Foto: istimewa. |
Oleh Makruf Han
WAWASANews.com - Seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan OPD Kudus (Disdag, Bappeda dan Dispermades) yang diinisiasi oleh Pj Bupati Kudus, M. Hasan Chabibie, mendapatkan respon kurang menarik dari Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan.
Menurut kabar yang didapat Masan dari media sosial, ada isu jual beli jabatan kepala pratama di sana. Padahal, prosedur pengisian kepala OPD sudah memenuhi syarat, seperti: sudah mendapatkan persetujuan Mendagri. Pj Bupati Kudus sendiri memastikan tidak ada pungutan apapun dalam agenda seleksi tersebut. Bila ada, silakan lapor ke inspektorat.
Jaminan Pj Bupati Kudus tersebut tidak membuat Masan lega. Dia mempertanyakan urgensi pergantian jabatan di tiga kepala OPD Kudus itu di tengah musim Pilkada 2024 akan berlangsung beberapa bulan lagi. Masan berinisiatif memanggil Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kudus, Putut Winarno, untuk dimintai keterangan.
Kepada publik, Winarno sudah menjelaskan ke media bahwa diselenggarakannya seleksi terbuka atau lelang jabatan di tiga OPD itu tidak lain agar pemerintahan di Kudus berjalan efektif, cepat, tepat, dan sesuai aturan (good governance).
Bilasaja Masan mau menerima keterangan Putut Winarno, harusnya dia tidak perlu meragukan komitmen Hasan Chabibie yang ingin mewujudkan pemerintahan bersih dalam masa baktinya di Kudus. Toh Mendagri juga sudah menyetujuinya.
Good Governance
Beberapa hari lalu, Hasan Chabibie memeroleh dukungan dari ormas pemuda NU, GP. Ansor Kab. Kudus, agar terus mewujudkan good governance dan good goverment di Kudus. Seleksi terbuka pengisian jabatan tiga kepala OPD yang kosong tentunya bagian dari prinsip transparansi dalam good governance, yang didukung oleh GP. Ansor dan Majelis Alumni IPNU Kudus.
Sebagai Ketua DPRD Kudus, Masan harusnya bersyukur bila masing-masing OPD sudah memiliki kepala definitif sebelum Pilkada Kudus berlangsung. Jika jabatan kepala OPD tetap kosong sebelum Pilkada, dan hanya diisi oleh Plt, bukan tidak mungkin hal ini akan dijadikan ruang "marketing politik" calon kepala daerah yang biasa jual janji manis bagi-bagi kue jabatan kepada kelompok pendukungnya. Ingat, ASN juga memiliki hak suara.
Selain itu, OPD yang kepalanya sudah terisi sebelum Pilkada, tentu akan membuat kinerja pemerintahan di Kudus berjalan lebih efektif, lebih fokus dan sesuai aturan (good governance). Bukankah jabatan definitif akan lebih maksimal bekerja daripada Plt?
Hasan Chabibie paham, selama ini, banyaknya masalah birokrasi Pemerintahan Kudus dipicu kinerja yang tidak maksimal akibat double job. Perades yang berlarut-larut juga karena Plt.
Nah, Hasan Chabibie mencoba mengurai masalah birokrasi itu dengan menggelar seleksi jabatan terbuka kepala OPD. Hasan berani berbuat demikian karena dia sendiri tidak berkepentingan di Pilkada Kudus tahun 2024 ini.
Bila Hasan Chabibie menyeleksi calon kepala OPD secara terbuka, lalu pihak pendopo kidul tidak menyetujuinya karena ada kabar rumor nama calon kepala yang bukan dari pihaknya, good, you see his interests. Ini jelang Pilkada bro. Semuanya bisa dijadikan modal marketing politik. Kok sampai dipethengi Pj, akibatnya you see, kan? (wn/fr)
