Kekerasan Siswa SD Bukit Tinggi: Bukti Kelalaian Pengawasan Pendidik

Jakarta-WAWASANews.Com 

Network for Education Watch Indonesia atau Jaringan Pemantaun Pendidikan Indonesia (JPPI) menyesalkan aksi kekerasan yang dipertontonkan oleh Sekitar 7 anak-anak Sekolah Dasar (SD) Trisula di Perwari, Bukittinggi, Sumatra Barat. Menurut Koordinator Nasional JPPI, Abdul Waidl, aksi kekerasan tersebut sangat memprihatinkan.

“Minggu ini kita mendapat suguhan adegan kekerasan anak SD terhadap temannya. Sekitar 7 anak (laki-laki dan perempuan) secara bergantian menghujani tendangan dan pukulan kepada satu siswi (perempuan) di pojok kelas. Tidak tampak ada tindakan pencegahan dari anak-anak yang lain, mereka sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Adegan yang dipertontonkan melalui YouTube tersebut tentu memprihatinkan,” kata Waidl di Jakarta Senin (13/10/2014)

Waidl pun mempertanyakan motif apa di balik aksi kekerasan tersebut. Menurutnya, bila mereka tidak suka terhadap kelakuan atau perkataan si korban, mengapa anak-anak yang kira-kira masih berusia sekitar 10 tahun tega membalas dengan kekerasan dan melakukannya secara bersama-sama dan bergerombol.

“Apa yang terjadi dengan pendidikan kita, dan terutama dengan anak-anak kita? Mental apa yang sedang diidap anak-anak kita?,” tanya ayah tiga anak ini.

Menurutnya, anak-anak itu bisa mencontoh apa yang terjadi dalam keluarga, yang, ketika menghadapi masalah diselesaikan  dengan kekerasan. Selain itu, tontonan sinetron yang menyuguhkan anak-anak SD-SMA yang sudah memiliki anggota gang dan melakukan kekerasan di dalam adegan-adegannya sepertinya ikut berkontribusi terjadi kekerasan terhadap anak SD tersebut.

Hal yang lain, menurut Waidl keadaan demikian juga sekaligus mencerminkan rendahnya pendidikan karakter dan budi pekerti kepada anak-anak. Anak-anak hanya “dipaksa” menelan praktek pengajaran yang melelahkan, dipaksa menguasai pelajaran secara kognitif. Termasuk dalam pelajaran agama, mereka hanya diharuskan menguasai ajaran-ajaran formal agama. Anak-anak tidak diberi suguhan materi akhlaq dan karakter yang melibatkan rasa dan hati. 

“Hal itu disebabkan oleh tekanan keharusan lulus secara formal, menambah depresi tak tertahankan dialami anak-anak,” ucapnya.

Oleh karena itu, JPPI yang mempunyai 17 anggota LSM mendesak kepada seluruh elemen bangsa, mulai dari presiden dan pimpinan lembaga tinggi negara agar memberi contoh dan tuntunan yang baik dan menghentikan praktik politik barbarian. Kepada kementerian pendidikan dan keagamaan agar memperhatikan ranah batin para siswa, bukan semata tekanan-tekanan lahiriah yang mengagungkan standar-standar hasil ujian yang semu.

“Kepada seluruh kepala sekolah dan guru agar mendidik anak dengan baik. Kepala sekolah dan guru agar tidak lalai melakukan pengawasan terhadap anak-anak,” desaknya.
Selain itu, dia juga mendesak kepada pihak yang dinyatakan lalai harus mendapat sangsi yang tegas. Waidl juga meminta agar bersama-sama memandang kasus tersebut sebagai pembelajaran yang tidak boleh terulang sekaligus menjadi inspirasi untuk menjadi sekolah yang ramah anak. (Kusairi)