Turki menuju Musim Semi?

Oleh Bernando J. Sujibto

Hingga hari ini Turki masih terus berkecamuk. Para demonstran yang awalnya berunjuk rasa di sekitar Taksim Square sebagai bentuk penolakan atas rencana pembangunan shopping center di taman kota tersebut, sejak 1 Juni waktu setempat, kini mulai meluas dan isunya pun mengarah kepada penggulingan sang Perdama Menteri, Recep Tayyip Erdogan. Lewat media sosial, khususnya Twitter, gerakan massa para demonstran telah menyebar di hampir semua titik kota-kota penting di Turki. Simpati rakyat lokal dengan membawa bendera Turki sebagai simbol kaum nasionalis semakin menyeruak seiring dengan tindakan represif aparat keamanan yang telah memakan dua korban nyawa para pengunjuk rasa dan ratusan lainnya luka-luka (BBC, 4/6).

Melihat potensi gerakan massa yang terus meluas dan masif, para pembesar pemerintahan Turki mulai kalang kabut. Mereka menuduh kelompok oposisi, yaitu Partai Rakyat Republik (CHP), berada di balik kerusuhan. Respon sarkartik ditunjukkan oleh Erdogan dengan menuduh bahwa para demonstran adalah kelompok ekstrimis dan para penjarah (extremist fringe dan a bunch of looters). Komentar tersebut justru semakin menguatkan tekad para pengunjuk rasa untuk terus memperjuangkan demokrasi dan sekulerisme warisan Mustafa Kemal Ataturk yang dinilai mulai dilenyapkan oleh rezim Erdogan. Akhirnya para demonstran satu suara untuk menggulingkan pria 59 tahun yang telah tiga kali menduduki jabatan Perdana Menteri sejak Maret 2003. Erdogan dikecam karena dianggap ingin merusak tatanan sekulerisme di Turki dan mengubahnya menjadi negara Islam.

Kemudian respon muncul dari tokoh yang sangat berpengaruh di Turki, yaitu Orhan Pamuk, seorang Turki pertama yang mendapatkan hadiah Nobel Sastra tahun 2006. Dengan sangat khas, dia menulis surat di media lokal setempat Hürriyet Planet dan di hari yang sama diterbitkan juga di The New Yorker edisi 5 Juni 2013 dengan judul Memories of a Public Square. Pamuk mengutuk cara Erdogan yang tidak sensitif sebagai kebijakan menuju otoritarianisme. Dia juga menceritakan tentang kenangan ruang publik dan pohon-pohon yang tumbuh di sana.

Arab Spring

Potensi gelombang demonstrasi Turki dalam minggu ini sudah tercium sejak bulan Mei kemarin, khususnya ketika terjadi pemboman yang menewaskan puluhan orang di kota perbatasan dengan Syria (11/5). Pada waktu yang sama, di kota Rayhanli, Turki, mulai muncul kelompok demonstran yang menentang kebijakan dan sikap pemerintahan Erdogan yang telah campur tangan dalam krisis di Syria. Demonstrasi yang sama juga digelar di ibukota Ankara, mereka mengecam Erdogan dan Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoglu.

Dengan gamblang, kita bisa melihat bahwa sikap pro Islam yang diwujudkan dalam bentuk “kebijakan-kebijakan Islami” selama Erdogan berkuasa telah, secara pelan-pelan, mengubah Turki sebagai penganut sekuler. Meskipun Edogan sendiri menampik tuduhan tersebut dan tetap bertekad menjunjung konstitusi sekuler, namun kebijakan-kebijakan Islami seperti melarang muda-mudi berciuman di depan umum, memperkenalkan pelajaran Al-Qur’an di sekolah umum, dan pembatasan aborsi tetap dianggap sebagai upaya islamisasi Turki. Di samping itu, sikap tegas terhadap Israel juga mencerminkan spirit pro Islam dalam tindakan-tindakan politiknya.

Apa yang dilakukan Erdogan telah menyeberang dari arus dan tatanan sekulerisme Republik Turki (Türkiye Cumhuriyet) yang dibangun secara ideologis oleh Ataturk. Sekulerisme telah menjadi semacam memori kolektif rakyat Turki yang secara masif merasuk ke dalam pemahaman ideologis mayoritas masyarakat Turki. Langkah dan kebijakan Erdogan yang awalnya sangat halus dan meyakinkan pelan-pelan dirasa telah menjerembabkan ideologi negara. Erdogan sangat lihai mencabuti satu per satu tokoh kuat meliter yang telah menjadi simbol penjaga sekulerisme negara, sekaligus simbol kudeta pemerintahan yang melawan ideologi negara, dan menggantinya dengan tokoh-tokoh meliter loyalis dirinya. Cara-cara halus tersebut dilihat oleh sebagian kelompok, khususnya lawan politiknya, sebagai langkah meninggalkan konstitusi negara.

Tuduhan para demonstran bahwa Erdogan telah menjadi simbol diktator kekuasaan yang melemahkan sekulerisme bisa ditelusuri secara logis melalui sikap dan kebijakan pro Islam yang sudah diambilnya. Dalam konteks protes terhadap cara berkuasa Erdogan, kita bisa melihat bahwa spirit Arab Spring yang sebelumnya telah meluluhlantakkan Tunisia, Libya, Mesir dan Suriah, bisa dilihat sebagai basis semangat gerakan yang mudah sekali ditumpangi oleh berbagai kepentingan, khususnya Eropa, Israel dan Amerika.

Meksipun Erdogan menolak bahwa tidak akan ada Arab Spring di Turki, ketika rezim Erdogan dan rakyat Turki tidak menemukan titik temu dan gelombang protes dibiarkan berlarut, bukan tidak mungkin seri Musim Semi Arab akan mengintai mereka. Apalagi, dalam beberapa demonstrasi terakhir, banyak penyusup dan provokator yang tiba-tiba menyerang para pengunjuk rasa. Terbukti hingga hari kelima puluhan ribu massa pemrotes turun ke jalan-jalan di Istanbul dan kota-kota lainnya di Turki sebagai gerakan masif dengan satu isu yang dibawanya, yaitu menyelamatkan ideologi negara dan menuntut Erdogan mundur.

Isu minoritas

Di luar isu yang dibawa oleh mereka yang menamakan kaum nasionalis dalam unjuk rasa, ada hal lain yang bagi saya sangat riskan dipolitisir, yaitu masalah minoritas (suku Kurdi dan Armenia). Masalah minoritas menjadi isu sensitif sejak berdiri republik Turki. Hingga kini pemerintah Turki menolak membicarakan sejarah masa lalu mereka yang diklaim banyak pihak telah melakukan genosida secara sitematis atas orang-orang Armenia yang dilakukan oleh tentara Kerajaan Ottoman. Di samping itu, kekerasan terhadap suku Kurdi yang memperjuangkan haknya kerap ditunjukkan oleh otoritas Turki. Mayoritas suku Kurdi tinggal di Turki bagian tenggara dan banyak di antara mereka hidup berbaur di ibukota Ankara. Sebagai keturunan bangsa Persia, suku Kurdi menjadi salah satu hambatan gerakan nasionalisme dan sekularisme Turki.

Jika dua isu tersebut dipentaskan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Turki, bukan tidak mungkin Turki akan menjadi gelombang besar kerusuhan. Karena suku Kurdi hingga hari ini ibarat sedang menunggu momentum untuk mendeklarasikan kembali kedaulatan Negara Darurat Kurdistan di wilayah Turki pada tahun 1922-1924 dan Republik Mahabad Kurdistan tahun 1946. Namun perjuangan deklarasi kedaulatan mereka dihancurkan oleh militer Turki. Isu minoritas ini bisa menjadi api dalam sekam yang akan menyumbui ledakan kerusuhan lebih besar lagi di Turki.

Bernando J. Sujibto, penulis adalah sosiolog dan peneliti perdamaian. Alumni Language and Culture Program University of South Carolina, Amerika.