Oleh Sartono, S. Pd.Si
Kota
Yogya, sudah berumur dua setengah abad lamanya. Tentu, itu bukan waktu yang
singkat untuk membangun dan menata kota ini. Terutama tahun-tahun terakhir,
demi “Yogya Berhati Nyaman” Pemerintah Kota sudah melakukan berbagai upaya.
Kini, Anda tak hanya bisa melihat Kraton, Tugu, Tamansari dan sejumlah situs
bersejarah lainnya. Tapi juga Mall, Supermarket, Swalayan bahkan jubelan gedung
bertingkat, modern lagi mewah pun mulai menghiasi kota ini. Lebih dari itu,
embel-embel pembangunan lainnya, ikut menopang kemajuan kota budaya ini.
Sayang, semua hanya membuat Yogya
menjadi padat, sumpek, semrawut dan memang tak nyaman-seperti yang
dicita-citakan itu. Di sisi lain, perlahan mulai memaksa Yogya merangkak menuju
kota Metropolitan. Ya, kota besar layaknya seperti Jakarta. Faktanya, Yogya,
notabene kota kecil, namun padat penghuni, sumpek dan lumayan sibuk.
Industri misalnya, perdagangan dan
bisnis mulai menjamur. Ditambah lagi, Yogya sudah kadung sebagai salah satu
sentra pendidikan yang membuat mobilitas masyarakat di kota kian tinggi.
Akibatnya, kesemrawutan lalu lintas menjadi konsekuensi logis yang tak bisa
dihindari. Kalau ini tak segera dipikirkan, maka kemacetan lalu lintas seperti
di Jakarta, tinggal menunggu waktu.
Hingga kini, jumlah kendaraan di
Yogya mencapai 1.053.482 unit. Belum lagi kendaraan tradisional seperti becak,
andong dan sepeda. Tentu bisa kita bayangkan, apakah jumlah itu cukup relevan
bagi kota seukuran Yogya? Lalu apakah Pemkot tidak memiliki batasan jumlah
kendaraan yang boleh beroperasi di kota ini? Menurut IB. Ilham Malik, pengamat
lalu lintas Yogyakarta, Pemkot tak memiliki itu. Akhirnya, jumlah kendaraan
bermotor, khususnya sepeda motor terus bertambah. Dan kemacetan lalu lintas pun
tak bisa dihindari.
Bagaimana dengan jalan? Masalah! Bayangkan
saja, 462.672 km. jaringan jalan, harus menampung jumlah kendaraan sebanyak itu.
Tentu tak seimbang. Sebab, tiap tahun jumlah kendaraan bermotor meningkat.
Sedang pertumbuhan jalan cenderung tetap. Kalau pun ada, toh belum bisa mengurangi kemacetan kota Yogya.
Lalu lintas Yogya, juga kian rumit
saat pelayanan bus kota kurang menjanjikan. Lihatlah, tak banyak masyarakat
yang menggunakan bus untuk mendukung aktivitasnya. Sebab kondisinya terkesan
jelek, kotor, bau dan sumpek. Bahkan ada beberapa unit yang sebenarnya sudah tak
layak beroperasi. Pelayanan bus kota yang tak tepat waktu juga menjadi soal.
Ujungnya, kendaraan pribadi pun-terutama sepeda motor, menjadi pilihan utama
masyarakat Yogya.
Kesemrawutan lalu lintas kota Yogya
juga terjadi saat badan jalan-terutama bagian tepi sudah beralih fungsi.
Menjadi lahan parker, misalnya. Lalu ada yang jadi lokasi Pedagang Kaki Lima
(PKL) serta aktivitas ekonomi informal lainnya. Ini bisa kita lihat di
sepanjang jalan Malioboro, Urip Sumoharjo, Mangkubumi, Brigjend. Katamso,
bahkan hampir di hampir semua ruas jalan utama di kota ini. Walhasil, badan
jalan pun menjadi lebih sempit dan dipaksa menampung jumlah kendaraan yang
kelewat banyak.
Harapannya, Pemkot tegas untuk
persoalan yang satu ini. Membuat lokasi parker yang sah misalnya, dan atau
menertibkan PKL. Memang ini bukan pekerjaan ringan, tapi keberpihakan Pemkot
terhadap pengguna jalan sangat dituntut di sini. Ya, paling tidak pemerintah
berusaha membuat suasana lalu lintas di kota yang katanya berhati nyaman ini,
menjadi lebih baik.
Sartono,
S. Pd.Si,
alumnus
Mahasiswa Pendidikan Kimia
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
