Menakar Moral Politik Elite

Oleh Ahmad Ubaidillah

Sumber: regional.kompas.com

Hingga saat ini, dalam bidang politik, semangat reformasi yang pernah digelorakan para aktivis mahasiswa, tokoh reformis, dan masyarakat umum, belum menciptakan tatanan politik berkualitas tinggi. Alih-alih menerbitkan politik mensejahterahkan rakyat, reformasi justru “mereproduksi’ tontonan politik yang remeh-temeh, terutama sekali menjelang Pemilu 2014 mendatang.

Meskipun telah merentang selama 15 tahun pada Mei 2013 ini, namun realitas politik yang diciptakan para politikus semakin menunjukkan sisi rendahnya. Politik berkualitas tinggi, yang salah satunya dicirikan sikap idealisme mengutamakan kepentingan rakyat, telah “’dibanting setir” menuju sikap pragmatisme mengutamakan kepentingan diri dan kelompok (partai) nya.

Konsekuensi logis yang harus diterima akibat “daur ulang” banalitas politik adalah hadirnya ruang-ruang publik politik yang dipenuhi oleh segala sesuatu yang bersifat dangkal, yang tidak konstruktif bagi pendidikan publik politik. Berbagai tindakan politik (pilihan politik, kebijakan politik, strategi politik, keputusan politik) sangat dibentuk oleh sifat populerisme, sehingga terperosok ke dalam “pengkerdilan politik”. Pendeknya, negara dikelola oleh politik yang remeh-temeh.

Kasus-kasus hukum seperti korupsi, pencucian uang, dan suap yang menyeret beberapa politikus yang ditampilkan media massa akhir-akhir ini menunjukkan betapa para politikus tidak becus menjalankan politik yang berwibawa. Kekusaan politik kini dibuat alat untuk mengeruk kekayaan negara entah melalui kekuasaan legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Di sinilah politik telah menjelma menjadi “mastodon-mastodon” yang siap memakan harta milik rakyat. 

Politik dinasti yang dinilai banyak kalangan telah mencederai prinsip demokrasi atau fenomena keterlibatan calon legislatif (caleg) dari kalangan artis yang kemampuan politiknya meragukan juga bisa dikatakan manisfestasi keremeh-temehan politik. Di sinilah kita bisa menyaksikan betapa pemimpin-pemimpin parpol gagal menciptakan kader-kader berkualitas tinggi dari internal partai. Di sini pulalah kita bisa melihat betapa popularitas artis dijadikan “mantra politik”  untuk mendulang suara rakyat.  

Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak praktik politik yang dijalankan politikus-politikus di negeri ini berlumuran intrik dan tipu daya. Sudah menjadi pengetahuan rakyat bahwa pemimpin partai politik sebagai “orang tua” seringkali melindungi sebagian kadernya yang terlibat kasus hukum, misalnya korupsi.

Semua banalitas politik tersebut jelas berpotensi besar merusak tatanan kebangsaan dan kenegaraan. “Politik biasa-biasa saja” sangat mungkin menyebabkan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengalami krisis kepercayaan dari rakyat. Masyarakat pun menganggap politik sebagai aktivitas tipu daya, berbohong atau curang. Kalau sudah begini keadaanya, kehancuran bangsalah yang akan terjadi.

Oleh karena itu, menjunjung tinggi moralitas dalam berpolitik tak bisa ditawar-tawar lagi. Menjamah kemerdekaan iman dan akal sehat dalam berpolitik harus dihindari sejauh mungkin. Citra buruk politik akibat perilaku tak bermoral politikus harus disegera dibenahi. Partai politik sebagai salah satu pilar negara demokrasi juga harus ikut mendukung penuh penghadiran nilai-nilai moral dalam menjalankan mesin-mesin politiknya.

Moralitas Politik

Para politikus di negeri ini, terutama yang terlibat korupsi, perlu menyadari bahwa politik bisa menjadi baik apabila memiliki landasan moral yang kuat. Tingginya moral politik akan menyebabkan keselamatan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Dalam konteks inilah politik memerlukan orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki moral yang tinggi.

Sebenarnya, di negeri Indonesia ini, jumlah orang baik tidak kurang untuk mengisi struktur-struktur kenegaraan yang ada. Namun yang menjadi masalah mendasar adalah mereka sering lupa, bahkan pura-pura lupa ketika sudah duduk di tampuk kekuasaan. Wajah idealis mereka berubah menjadi pragmatis. Bahkan, politikus yang baik, sengaja disingkirkan lawan politiknya demi politik pragmatis ini (memburu kekayaan dan kekuasaan).

Adalah suatu kewajiban bagi seorang politikus untuk tidak menciptakan ketegangan antara moralitas dan politik. Anggapan sebagian besar masyarakat  bahwa politikus memiliki integritas moral yang rendah  dan sering melakukan hal-hal buruk, termasuk berbohong, korupsi, suap, dan sebagainya, perlu menjadi perhatian utama elite-elite politik di negeri ini.

Ini mengandung makna bahwa para politikus harus benar-benar menjalankan tujuan politik itu sendiri, yaitu sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat dan menggapai kebaikan bersama. Jangan sampai politik terus-menerus mendapat citra buruk dari masyarkat karena kelakuan politikus yang tidak beradab, remeh-temeh dan banal.

Selain itu, penting kiranya para politikus mengedepankan budaya politik toleran, yaitu budaya politik di mana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar dan adil yang selalu membuka pintu untuk bekerja sama secara efektif demi kepentingan rakyat banyak. 

Para politikus harus menghindari budaya politik yang memiliki sikap atau mental absolut, yaitu  budaya politik yang  memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang danggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. Mereka harus mengutamakan budaya politik yang memiliki mental akomodatif  yang terwujud dalam sikap keterbukaan dan kesediaan menerima apa saja yang dianggap berharga, termasuk kritik konstruktif.

Ahmad Ubaidillah, mahasiswa Program Magister Studi Islam

UII Yogyakarta