Mengurai Kuasa Kaum Medioker Kampus

Oleh Mukhlisin

Foto: www.manusiakita.blogspot.comAdd caption

Kampus layaknya suatu negara. Bisa dikatakan, kampus adalah gambaran miniatur negara. Pemerintahan kampus juga menjalankan trias politika (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) sebagaimana yang ada dalam sistem pemerintahan negara.

Adanya pemerintahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan mahasiswa. Lembaga-lembaga mahasiswa yang ada di kampus, seperti persma, lembaga kebahasaan, dan lain sebagainya. Semua itu dibentuk demi meningkatkan kualitas dan integritas mahasiswa.

Diakui atau tidak, perpolitikan di kampus sangat menentukan maju tidaknya negara Indonesia. Kampus menjadi tempat uji coba politisi muda yang bisa menentukan masa depan bangsa. Apabila politisi kampus mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik dan bisa membuat perubahan dan kemajuan di kampusnya, maka diharapkan ketika mereka terjun dalam pemerintahan negara akan lebih memiliki integritas.

Kaum Medioker

Namun, jika melihat realita yang terjadi, maka bisa dikatakan bahwa pemerintahan kampus telah “gagal” dalam menjalankan visi misinya. Tujuan politik kampus yang pada mulanya untuk mewujudkan masyarakat akademis kampus yang peduli sesama, kini tak nampak sebagai fakta yang menggembirakan. Mengapa? Karena politik dijadikan sebagai ajang perebutan kekuasaan antar aktivis mahasiswa belaka.

Ketika keadaannya demikian, maka yang terjadi adalah kecurangan-kecurangan dan penyelewengan dalam pemerintahan. Para politisi kampus menjalankan pemerintahan bukan lagi untuk mengayomi dan mengurusi segala kegiatan mahasiswa, melainkan untuk meraih jabatan semata. Kecurangan dan penyelewengan seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tidak bisa dimungkiri pasti akan terjadi.

Hedonisme

Permasalahan lain yang kini sedang terjadi di kampus saat ini adalah semakin banyaknya mahasiswa yang bersikap hedonis, apatis, individualis, dan juga anarkis. Apakah ini juga petanda kegagalan kepemimpinan kampus? Seharusnya, sebagai pemerintah tentunya menyediakan wadah kegiatan pembelajaran yang bisa menyelamatkan mereka dari sikap yang ironistik tersebut.

Semua itu terjadi karena pemerintahan kampus diduduki oleh kaum medioker, yakni, mereka yang memiliki kemampuan yang biasa-biasa saja, baik dalam segi manajemen maupun kepemimpinan, sehingga tidak mampu menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya. Akibatnya, keadaan kampus menjadi kurang harmonis, karena ditempati oleh mayoritas mahasiswa yang tidak memiliki sikap idealis.

Jika pemerintahan kampus masih dijalankan oleh kaum medioker, maka jangan harap perpolitikan dapat berjalan dengan baik. Sehingga, sulit kiranya kampus untuk mengalami kemajuan. Mereka berpolitik akan tetapi tidak mengetahui apa itu hakikat politik, maknanya, serta tujuannya. Yang terjadi bukanlah politik untuk melayani dan mengurusi, melainkan untuk menguasai. Ketika pandangannya demikian, maka berbagai cara pun dilakukan demi merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Sistem Meritokrasi    

Menurut hemat penulis, sistem meritokrasi merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Meritokrasi adalah sistem yang menjadikan prestasi sebagai kriteria mengenai siapa aktor yang nantinya berhak menjalankan pemerintahan kampus. Jadi, ketika sistem ini diterapkan, maka akan terjadi kompetisi yang menyenangkan dan hasilnya pun memuaskan. Sebab, bisa dipastikan bahwa yang menang adalah dialah yang berkualitas tinggi. Sehingga, sangatlah layak untuk menjalankan, mengatur, dan memimpin pemerintahan kampus.

Adapun langkah riil dari sistem meritokrasi misalnya, bagi siapa saja yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua BEM, HMJ, dan juga Sema, maka harus bisa meraih nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,5. Selain itu, ia juga harus bisa menulis sebuah karya, bisa berbahasa asing, dan syarat-syarat lain yang bisa meningkatkan kualitasnya.

Regulasi di atas dipandang sangatlah penting demi terciptanya politisi kampus yang benar-benar layak dan pantas menjalankan pemerintaan kampus. Jangan sampai pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang kemampuan mereka biasa-saja. Sebab, mereka itulah yang akan merusak sistem yang ada.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, “Jika suatu pekerjaan diserahkan pada orang yang bukan pada bidangnya, maka tunggulah kehancurannya”. Hadits ini melarang dengan tegas kepada kita bahwa, jangan sampai kita salah dalam menempatkan posisi seseorang, karena itu yang akan menyebabkan munculnya kerusakan dan kehancuran.

 Muhklisin, peraih Beasiswa Unggulan dan Peserta Program Pendidikan Karakter Kepemimpinan di Monash Institute